JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang untuk anak sekolah justru terseret aroma amis politik. Bukan cuma nasi basi yang dipersoalkan, tapi juga dapur-dapur penyedia yang disebut ikut dimiliki anggota dewan.
Hal itu terungkap jagat media sosial dan gaduh. Program MBG yang seharusnya menjadi penopang gizi pelajar Indonesia malah menuai curiga.
Pegiat media sosial Preciosa Kanti menuding niat pemerintah dalam menjalankan program itu tak sepenuhnya murni.
“Padahal banyak penjual sarapan Rp10 ribuan yang sehat, fresh, dan tak pernah ada kasus keracunan. Kalau mau mensejahterakan rakyat, berdayakan saja mereka. Rakyat kecil terbantu plus program berjalan lancar,” kata Kanti lewat akun X miliknya, @PreciosaKanti, Sabtu, 14 September 2025.
Ia menyesalkan praktik yang disebutnya hanya berorientasi proyek.
“Kalau niatnya cuma cari cuan, ya hasilnya seperti sekarang. Anak sekolah keracunan, makanan yang disajikan lebih hina dari makanan kucing, bahkan ada yang basi,” ucapnya.
Kecurigaan publik makin menguat setelah sebuah video di TikTok memperlihatkan data dapur MBG yang kini mencapai 6.096 unit di seluruh Indonesia.
Sebagian di antaranya disebut dimiliki oleh anggota dewan. Di Kuningan, Jawa Barat, misalnya, media lokal Kuninganmass.com menyebut sekitar 20 anggota DPRD terdaftar sebagai pemilik dapur MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tak menampik isu itu. Menurut dia, skema kerja sama memang terbuka untuk siapa pun, termasuk legislator.
“Mitra dapur MBG terbuka untuk semua pihak,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (14/9/2025).
Namun, pandangan berbeda datang dari pengamat parlemen. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengingatkan bahaya jika kabar itu benar adanya.
“Ini bukan saja mencederai prinsip tata kelola pemerintahan, tapi juga semakin menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen,” katanya. (git)
